Konteks Sosial dalam Bisnis Karbon Berbasis Lahan di Sektor Kehutanan

Ditulis oleh: Hariadi Propantoko

Akhir-akhir ini penulis intens berkecipung dalam kajian sosial untuk penyiapan kegiatan pemanfaatan hutan untuk bisnis karbon. Intensitas ini mendorong penulis untuk menilik Kembali apakah benar bisnis karbon ini nantinya benar-benar memberikan afirmasi kepada masyarakat untuk mendapatkan manfaat kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mengecek komponen-komponen penting yang harus diperhatikan dan harus menjadi komitmen proponent proyek karbon agar kegiatan di lapangan benar-benar memberikan dampak sosial kepada masyarakat.

Bisnis karbon berbasis lahan mengacu pada upaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui manajemen dan konservasi lahan, seperti hutan, lahan gambut, dan padang rumput. Dalam konteks kehutanan, bisnis ini melibatkan aktivitas seperti reboisasi, konservasi hutan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan penyerapan karbon oleh vegetasi dan tanah, mengurangi deforestasi, dan melindungi keanekaragaman hayati. Dengan demikian, bisnis karbon di sektor kehutanan memberikan insentif ekonomi bagi pemilik lahan dan masyarakat lokal untuk melestarikan hutan dan ekosistem terkait.

Dalam pengembangan bisnis karbon di sektor kehutanan, beberapa konteks sosial penting, diantaranya adalah berikut ini :

Partisipasi Masyarakat Lokal : Keberhasilan proyek karbon berbasis lahan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat lokal. Keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Keamanan Hak Atas Tanah : Kepastian hak kepemilikan atau hak penggunaan lahan sangat penting untuk keberlanjutan proyek. Tanpa keamanan hak atas tanah, masyarakat lokal mungkin enggan berinvestasi dalam kegiatan pengelolaan lahan yang diperlukan. Pemastian keamanan ini tidak cukup dengan dokumen safeguard yang biasanya dilengkapi oleh proponent proyek, tetapi pada tahapan implementasi harus benar-benar menjauhi dosa pencaplolan tanah masyarakat.

Pendidikan dan Pelatihan : Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan tentang praktik-praktik pengelolaan hutan berkelanjutan dan teknik konservasi karbon dapat meningkatkan efektivitas proyek. Pada masyarakat yang mengandalkan lahan untuk pertanian misalnya, maka pendidikan dan pelatihan atas awareness serta skill masyarakat mengenai pertanian berkelanjutan harus dikuatkan. Tingkat awareness harus dilalui sebelum masyarakat dikuatkan skill pertanian berkelanjutannya. Skill atau keterampilan akan menjadi bekal untuk praktik pertanian yang baik dan tidak trade off terhadap upaya konservasi hutan yang ada di sekitar area pertanian mereka.

Manfaat Ekonomi Lokal : Proyek karbon harus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat lokal, seperti peningkatan pendapatan dari kegiatan pengelolaan hutan atau pembayaran untuk jasa lingkungan, atau bisa juga dengan praktik produksi pertanian yang berkelanjutan.

Bagaimana strategi penguatan peningkatan kesejahteraan sosial dalam bisnis karbon seperti yang dituliskan di paragraph-paragraf sebelumnya ? agar konteks kesejahteraan sosial untuk masyarakat tidak terlewatkan, beberapa tahapan dan/atau kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut ini.

  • Konsultasi dan Partisipasi Komunitas : Melibatkan komunitas lokal dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga implementasi, untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi kebutuhan mereka dan mendapat dukungan penuh.
  • Pemberdayaan dan Kapasitas Lokal : Menyediakan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola dan melestarikan hutan mereka.
  • Keamanan Hak Atas Tanah : Memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak yang jelas dan aman atas lahan mereka, sehingga mereka termotivasi untuk berinvestasi dalam proyek karbon jangka panjang.
  • Distribusi Manfaat yang Adil : Mengembangkan mekanisme untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari proyek karbon didistribusikan secara adil di antara semua anggota komunitas.
  • Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan : Bekerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung inisiatif lokal dan memastikan keberlanjutan proyek.

Apakah skema bisnis ini memberikan bukti keberhasilan meningkatkan kesejahteraan sosial di linkup lokasi sekitar pengembangan proyek ? ada beberapa contoh yang dapat dijadikan refleksi. Contoh-contoh Keberhasilan Pembangunan Sosial dalam Bisnis Karbon Sektor Kehutanan adalah (i) Proyek REDD+ di Brasil; (ii) Forest Carbon Project di Tanzania; dan (iii) Inisiatif karbon di Indonesia.

Proyek REDD+ di Brasil : Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) di Brasil telah berhasil melibatkan komunitas lokal dalam upaya konservasi hutan. Dengan memberikan insentif finansial kepada masyarakat untuk melindungi hutan, proyek ini tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.

Proyek Karbon Hutan di Tanzania : Proyek karbon hutan di Tanzania telah melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan reboisasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Masyarakat mendapat manfaat ekonomi dari pembayaran untuk jasa lingkungan dan peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan.

Inisiatif Karbon di Indonesia : Di Indonesia, misalnya adalah Katingan Mentaya Project (KMP). KMP dikabarkan telah menunjukkan bagaimana konservasi hutan dan restorasi lahan gambut dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi komunitas lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Bisnis karbon berbasis lahan di sektor kehutanan memiliki potensi besar untuk tidak hanya mengatasi perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan strategi yang tepat dan komitmen terhadap inklusivitas dan keberlanjutan, proyek-proyek ini dapat memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

Referensi

Angelsen, A., et al. (2012). Analyzing REDD+: Challenges and choices. CIFOR.

Pagiola, S., Arcenas, A., & Platais, G. (2005). Can payments for environmental services help reduce poverty? An exploration of the issues and the evidence to date from Latin America. World Development, 33(2), 237-253.

Sills, E. O., et al. (2014). REDD+ on the ground: A case book of subnational initiatives across the globe. CIFOR.

van der Hoff, R., Rajão, R., Leroy, P., & Boezeman, D. (2015). The parallel materialization of REDD+ implementation discourses in Brazil. Forest Policy and Economics, 55, 37-45.